Kontrasnya kualitas dan kuantitas pendidikan Indonesia

Indonesia’s education system has been a high-volume, low-quality enterprise that has fallen well short of the country’s ambitions for an “internationally competitive” system.[1]

Di era sekarang ini pendidikan sudah menjadi kebutuhan primer sebagian masyarakat dunia, banyak orang berlomba lomba untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bahkan sebagian masyarakat pedesaan di indonesia menganggap pendidikan merupakan simbol status sosial, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin terhormat pula seseorang dimata masyarakat. Hal ini membuat sektor pendidikan di Indonesia menjadi tambang emas yang sangat potensial bagi beberapa orang.

Langkah besar pemerintah

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah telah membuat langkah besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, dengan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat. Terbukti  pada jumlah sekolah (semua jenjang pendidikan) pada dua tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah bangunan sekolah, kecuali pada jenjang pendidikan SD. Kenaikan tertinggi pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMK (4,56 persen) dan SMA (3,59 persen). Pada jenjang SD terjadi pengurangan jumlah bangunan sekolah (0,02 persen) adanya pengurangan jumlah SD bisa jadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk menggabungkan (regrouping) beberapa sekolah di suatu wilayah. (Sumber: BPS, 2017)
Jumlah  partisipasi kasar  peserta didik (APK) juga sudah cukup tinggi, APK untuk jenjang pendidikan SD/sederajat adalah sebesar 108,50 persen, APK SMP/sederajat sebesar 90,23 persen, APK SMP/sederajat sebesar 82,84 persen, dan APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 25,00 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/sederajat melebihi angka 100 persen yang artinya menunjukkan bahwa umur anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun. (Sumber: BPS, 2017)

Namun kemajuan sebesar ini belum dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, pendidikan di Indonesia tergolong masih berkualitas rendah terbukti pada ujian yang dilakukan oleh PISA Indonesia hanya mendapatkan skor rata-rata di bidang ilmu pengetahuan 403, pada bidang membaca 397, dan pada bidang matematika 386. Jauh dibawah negara negara tetangga kita seperti Singapura, Vietnam dan Thailand. (Sumber : PISA, 2015)

Hasil analisa  yang dilakukan oleh Lowy institute dan dipublikasikan di laman website resminya mengemukakan beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas  pendidikan Indonesia yaitu:

1. Pendanaan yang tidak mencukupi
Pengeluaran pemerintah untuk anggaran pendidikan telah meningkat secara signifikan sejak jatuhnya Orde Baru dan, sejak 2002 ketika konstitusi nasional diubah mengharuskan pemerintah pusat dan daerah menghabiskan sedikitnya 20 persen dari anggaran mereka masing-masing untuk pendidikan. Namun, pengeluaran pendidikan sekarang berada pada tingkat yang sama dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk tahun 2018 pemerintah pusat alokasikan dana untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 444,1 Triliun yaitu 20 persen dari total APBN (Sumber: Kemenkeu)
Jumlah ini masih kalah dibanding negara Thailand, jumlah yang dikhususkan anggaran utama untuk urusan pendidikan sekitar 214.297 juta baht, mewakili 22% dari total belanja publik dan 4,1% dari PDB.(Sumber: SAGE Journals, 2014)
Tingkat investasi pemerintah yang rendah ini telah menggerogoti kualitas pendidikan dengan berbagai cara. Misalnya, mendorong pertumbuhan lembaga pendidikan swasta berkualitas rendah untuk menyerap permintaan pendidikan yang tidak dipenuhi oleh sekolah/ perguruan tinggi  negeri.

2. Defisit  sumber daya manusia
Tenaga pengajar merupakan faktor terpenting keberhasilan dan kualitas pendidikan suatu negara di Indonesia banyak guru kekurangan pengetahuan mata pelajaran dasar dan keterampilan pedagogis untuk menjadi pendidik yang efektif. Pada tahun 2012, pemerintah pusat memperkenalkan tes kompetensi bagi para guru untuk menilai pengetahuan mata pelajaran dan keterampilan mengajar mereka. Hampir tiga juta guru yang mengikuti tes pada 2015 mencetak rata-rata 53,02, di bawah target yang ditetapkan yaitu 55. (Sumber: Kemdikbud)

 3. Struktur insentif yang buruk
Pengangkatan guru dan akademik cenderung dilakukan atas dasar kesetiaan, persahabatan, dan hubungan keluarga daripada prestasi; promosi cenderung terjadi secara otomatis setelah staf telah memenuhi persyaratan administrasi tertentu daripada berdasarkan rekam jejak dalam memberikan penelitian dan pengajaran berkualitas tinggi; dan pemutusan jarang terjadi bahkan ketika kinerja mereka buruk, di sisi lain  gaji yang rendah baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta telah mendorong para guru dan akademisi untuk mengambil pekerjaan ekstra, bahkan bersifat non-akademik dan hal ini menyebabkan para pendidik tidak fokus dalam pekerjaannya dan berimplikasi pada siswa yang mereka didik.

4. Manajemen yang buruk.
Desentralisasi  mengalihkan otoritas atas sekolah umum ke pemerintah kabupaten tetapi tidak mengubah status hukum formal mereka sebagai bagian dari birokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah berusaha untuk memberikan sekolah umum dan pendidikan tinggi otonomi finansial dan manajerial yang lebih besar termasuk dengan mengubah status hukum mereka dan, dalam kasus sekolah saja, menunjuk beberapa sebagai 'standar internasional'. Kurangnya otonomi berarti bahwa sekolah dan pendidikan tinggi telah tunduk pada "terlalu banyaknya pembatasan dan aturan yang mengikat ... untuk berkembang pada kecepatan yang wajar dan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan keadaan lokal".

Dari artikel ini bisa kita pahami bahwa Indonesia sudah berhasil membuat anak-anak bersekolah namun Indonesia belum bisa memastikan anak-anak menerima pendidikan.

Sekarang ini tantangan terbesar Indonesia bukan lagi soal meningkat infrastruktur  dan akses masyarakat terhadap pendidikan melainkan  kualitas pendidikan yang dirasa masih kurang baik, padahal Indonesia mempunyai tujuan mengembangkan sistem pendidikan yang bersaing dengan negara lain di tahun 2025 namun jika kita melihat progress kualitas pendidikan kita saat ini penulis rasa kita perlu mengeluarkan tenaga  dan usaha yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut mengingat kita masih harus mengejar ketertinggalan dengan negara negara tetangga kita.
Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, kita semua bertanggung jawab dan mempunyai peranan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan semoga pendidikan Indonesia bisa lebih baik untuk kedepannya.

Referensi dan Sumber:

[1] Andrew Rosser, "BEYOND ACCESS: MAKING INDONESIA’S EDUCATION SYSTEM WORK," Lowy Institute, Diakses pada 6 September, 2018,
https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work#_edn7

https://www.bps.go.id/publication/2017/12/29/a5f1de9e06a62e333bc7a33c/potret-pendidikan-indonesia-statistik-pendidikan-2017.html (Diakses pada: 7 September 2018)

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.2014.13.1.54&ved=2ahUKEwjLwbfAsKrdAhXJRY8KHWiOB4cQFjABegQIChAE&usg=AOvVaw2sJkUhKvE4cCBw3BpZeaOh (Diakses pada: 8 September 2018)

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf (Diakses pada: 7 September 2018)

https://www.kemenkeu.go.id (Diakses pada: 7 September 2018)

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015 (Diakses pada: 7 September 2018)

Sumber gambar : kompas.com